Bupati Lebong Ingatkan di Rakor, Alokasi Dana 8% Didesa Harus Tepat Sasaran

Kamis, 26 Agustus 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

fajarbengkulu, Lebong – Dalam rapat Koordinasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lebong, tahun anggaran 2021, di Aula serba guna Setkab Lebong, Bupati Lebong Kopli Ansori menegaskan kepada seluruh Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Lebong, agar berperan aktif dalam melakukan penanganan penyebaran Covid-19, apalagi dari Dana Desa (DD) yang didapat masing-masing desa.

Dalam penanganan Covid-19 untuk melakukan prokes dengan menggunakan dana Desa minimal 8% dari jumlah dalam setahun. Bupati Lebong Kopli Ansori  menyampaikan secara langsung di depan 93 Kades Kepala Desa dan 12 Camat se Kabupaten Lebong, Kamis siang (26/08).

Turut hadir pula Wabup Lebong Fahrurrozi, Kapolres Lebong AKBP Ichsan Nur SIK, Pabung TNI 0409 RL Mayor Inf L. Damanik dan Kasi Intelijen Kejari Lebong M. Zaki. Selain itu, Sekda Lebong Mustarani Abidin, sejumlah Kepala OPD.

Saat dijumpai media Kopli Ansori juga mengatakan bahwa untuk mencegah penyebaran virus yang bersal dari cina ini, kontribusi pemerintahan desa memang harus diperkuat, seperti penggunaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku, penggunaan minimal dari 8% dalam kegiatan prokes di desanya masing-masing.

“Kepala Desa dan perangkat memang harus menganggarkan minimal 8% dari untuk penanganan pendemi ini dan harus  tepat sasaran,” jelasnya.

Sejurus dengan itu, Kapolres Lebong KBP. Ichsan Nur, S.I.K menjelaskan dalam rapat bahwa dalam surat edaran Kementerian Keuangan nomor 2 tahun 2021 dan instruksi Kementerian Desa Nomor 1 tahun 2021, disebutkan, minimal 8 persen dari dana desa harus diperuntukkan untuk penanganan Covid-19 di tingkat desa dan itu sifatnya wajib. Kapolres juga meminta pemerintah desa harus memahami regulasi terkait penggunaan dana 8 persen tersebut agar tidak salah dalam merealisasikannya dan tidak tidak tersandung hukum.

“Besarnya 8 persen itu fokus untuk prokes (Protokol kesehatan), misalnya pengadaan masker, hand sanitizer, sosialisasi, atau pun bikin posko, jadi boleh langsung dibelanjakan, jangan sampai ada yang terpapar covid barus sibuk ngurusnya,” tegasnya. (Act)

Baca Juga

Buntut Bertemu Dengan Isaac Herzog, Pengurus LBM NU DKI Jakarta Diberhentikan
Grand Final Sisakan 16 Bujang Smulen, Siapa Yang Terpilih Menjadi Duta Wisata?
Kantor Walikota Semarang Digeledah KPK Selama 10 Jam
Bupati Lebong Hadiri Bazar Qris dan Masdilan di PTM Muara Aman
Ketua DPRD Lebong, Memaknai Tahun Baru 1446 H Dengan Doa Terbaik
Rumdin Waka I DPRD Lebong Dilalap Si jago Merah
Diresmikan Bupati, RSUD Lebong Siap Layani Pasien Cuci Darah
Gantikan Popi Ansa, Royana Resmi Jabat Waka II DPRD Lebong

Baca Juga

Jumat, 19 Juli 2024 - 06:46 WIB

Buntut Bertemu Dengan Isaac Herzog, Pengurus LBM NU DKI Jakarta Diberhentikan

Kamis, 18 Juli 2024 - 20:12 WIB

Grand Final Sisakan 16 Bujang Smulen, Siapa Yang Terpilih Menjadi Duta Wisata?

Kamis, 18 Juli 2024 - 06:14 WIB

Kantor Walikota Semarang Digeledah KPK Selama 10 Jam

Minggu, 7 Juli 2024 - 13:39 WIB

Ketua DPRD Lebong, Memaknai Tahun Baru 1446 H Dengan Doa Terbaik

Sabtu, 6 Juli 2024 - 01:51 WIB

Rumdin Waka I DPRD Lebong Dilalap Si jago Merah

Berita Terbaru

Daerah

Kantor Walikota Semarang Digeledah KPK Selama 10 Jam

Kamis, 18 Jul 2024 - 06:14 WIB