fajarbengkulu, – Aksi lanjutan menuntut cairnya TPP dan gaji yang dilakukan Yayasan Nuansa Alam Lestari (NAL) beserta forum ASN, PPPK dan THLT yang dilakukan di dua titik yaitu Kantor Bupati dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), peserta aksi nyaris tidak menemui titik terang.
Seperti pantauan media fajarbengkulu saat aksi demo pada senin (23/12/2024). Sebelum melakukan kasi di DPRD, peserta aksi menyuarakan aspirasi, bahkan sempat salah sasaran, dimana yang ditemui merupakan staf ahli bupati yang tidak ada kaitannya menyoal pembayaran TPP, seharusnya peserta bertemu dengan pengambil kebijakan soal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Akhirnya, peserta aksi hanya mendapatkan tanda tangan dari Plt Kepala BKD yang berisikan beberapa hari kedepan, pembayaran akan dilakukan.
Aksi dilanjutkan ke DPRD Lebong, Saat peserta aksi marangsek masuk ke kantor DPRD, tak satupun dewan hadir, peserta aksi hanya dapat menemui Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Kabag Keuangan.
Akhirnya kesepakatan dari peserta aksi untuk dibuatnya berita acara bahwa aksi yang dilakukan dengan terang-terangan pemangku kebijakan yang ada di DPRD Lebong tidak bisa menemui peserta aksi.
Seperti dituturkan Koordinasi Lapangan, Devi Gunawan bahwa tidak adanya keseriusan Anggota dewan dalam menerima aspirasi rakyat, seperti aksi yang dilakukan pada hari ini.
“Ini keterlaluan, masa semua anggota dewan menonaktifkan HPnya, kita ini menyampaikan aspirasi, yang harusnya didengarkan oleh Dewan terhormat,” ungkap Devi diruangan DPRD Lebong.
Koordinator aksi lainnya yaitu Wilyan Bachtiar mengatakan, DPRD Lebong tidak melaksanakan janjinya pada saat demo pertama, dan ia juga menerangkan bahwa akan melanjutkan proses laporan ke KPK, Kejaksaan Agung, Kementrian Dalam Negeri dan Kemenpan RB.
“Dicairkan atau tidak TPP, kita akan tetap lakukan proses lanjutan,” ungkap Wilyan. (Act)
