Dipenghujung Jabatan, Bupati Lebong Kalah di PTUN Bengkulu

Senin, 3 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Lebong, Mustarani dan PTUN Bengkulu

Bupati Lebong, Mustarani dan PTUN Bengkulu

fajarbengkulu,- Dipenghujung Jabatan yang diemban, Bupati Lebong Kopli Ansori dinyatakan kalah di Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu dan akhirnya mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh H. Mustarani, S.H., M.Si., terhadap Bupati Lebong dalam perkara Nomor 12/G/2024/PTUN.BKL. Putusan yang diumumkan secara elektronik pada 3 Februari 2025 ini menegaskan bahwa dua keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Lebong terkait pemberhentian dan mutasi Mustarani dinyatakan batal dan harus dicabut.

Dalam perkara ini, objek sengketa yang diuji oleh PTUN Bengkulu adalah:

  1. Keputusan Bupati Lebong Nomor 231 Tahun 2024 tentang pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong pada 19 Juni 2024.
  2. Keputusan Bupati Lebong Nomor 824/114/BKPSDM-2/2024, yang memindahkan Mustarani dari posisi Sekretaris Daerah menjadi Penelaah Teknis Kebijakan di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, pada 19 Juni 2024.

Putusan PTUN Bengkulu: Bupati Lebong Wajib Mencabut Keputusan

Dalam amar putusannya, PTUN Bengkulu menetapkan:

  1. Mengabulkan gugatan Mustarani sepenuhnya.

  2. Menyatakan batal kedua keputusan Bupati Lebong terkait pemberhentian dan mutasi Mustarani.

  3. Mewajibkan Bupati Lebong untuk mencabut kedua keputusan tersebut.

  4. Memerintahkan Bupati Lebong untuk menerbitkan dan menetapkan keputusan perpanjangan atau pengangkatan kembali Mustarani sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.

  5. Menghukum Bupati Lebong untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 212.000,00.

Menanggapi putusan ini, Bayu Septiawan, S.H., CPM., selaku kuasa hukum Mustarani, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu salinan lengkap putusan sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut. Namun, ia menekankan bahwa putusan ini menjadi pengingat bagi kepala daerah dan pejabat tata usaha negara agar dalam mengambil keputusan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

“Kami menghormati putusan Majelis Hakim PTUN Bengkulu. Namun, karena kami belum menerima salinan putusan secara lengkap, kami belum bisa memberikan komentar lebih lanjut mengenai isi putusan tersebut. Kami berharap ke depan, setiap keputusan yang diambil oleh kepala daerah dan pejabat tata usaha negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip pemerintahan yang baik,” pungkas Bayu.(**)

Baca Juga

Rugikan Negara 804 Juta, Mantan Kades Puguk Pedaro Dituntut 4,5 Tahun Penjara
Dijanjikan Jadi Honorer, 7 Warga Bengkulu Dirugikan Puluhan Juta Rupiah
Kerap Laka, Warga Disekitar Kejadian Mengungkapkan Keluh Kesahnya Di Sosmed
Jupiter Vs Beat, Warga Sungai Gerong Meninggal Dunia
Minimalisir Laka, Sepeda Listrik Dilarang Dikendarai di Jalan Raya
Akan Ada Tersangka Dalam Anggaran Swakelola 2023 di Dinas PUPRHub Lebong
Tim Pemeriksaan Dugaan Tipikor PUPRHub Lebong Lanjut Ke BKD
Kejari Geledah Ruang Bina Marga PUPR Hub Lebong

Baca Juga

Rabu, 5 Februari 2025 - 19:51 WIB

Rugikan Negara 804 Juta, Mantan Kades Puguk Pedaro Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Rabu, 5 Februari 2025 - 12:02 WIB

Dijanjikan Jadi Honorer, 7 Warga Bengkulu Dirugikan Puluhan Juta Rupiah

Rabu, 5 Februari 2025 - 11:32 WIB

Kerap Laka, Warga Disekitar Kejadian Mengungkapkan Keluh Kesahnya Di Sosmed

Rabu, 5 Februari 2025 - 10:32 WIB

Jupiter Vs Beat, Warga Sungai Gerong Meninggal Dunia

Selasa, 4 Februari 2025 - 17:27 WIB

Akan Ada Tersangka Dalam Anggaran Swakelola 2023 di Dinas PUPRHub Lebong

Berita Terbaru

Milan Vs Roma, (foto yahoosport)

Mancanegara

AC Milan Bungkam AS Roma 3-1 Diajang Coppa Italia

Kamis, 6 Feb 2025 - 08:01 WIB

Lokasi Laka di Desa Sukau Rajo Kecamatan Amen

Daerah

Jupiter Vs Beat, Warga Sungai Gerong Meninggal Dunia

Rabu, 5 Feb 2025 - 10:32 WIB