Tak Hanya Sembako, Sekolah dan Bimbel Juga Bakal Kena Pajak

Jumat, 11 Juni 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

fajarbengkulu, Nasional – Kita tahu selama ini, jasa pendidikan alias sekolah masuk kategori jasa bebas PPN atau tidak dikenakan biaya pajak.

Pemerintah akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan sebagaimana tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam rancangan (draft) RUU KUP yang diterima CNNIndonesia.com, pemerintah menghapuskan jasa pendidikan dari kategori jasa yang tidak dikenai PPN.

“Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut, g (jasa pendidikan) dihapus,” bunyi draft RUU KUP dikutip, Kamis (10/6).

Selain pendidikan, jasa lainnya yang dipungut PPN meliputi jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, dan jasa asuransi.

Selanjutnya, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, dan jasa tenaga kerja.

Kemudian, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Sebelumnya, jasa tersebut masuk dalam kategori jasa bebas pungutan PPN.

Sementara itu, kategori jasa bebas PPN dalam RUU KUP, yakni jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau katering.

Secara total, pemerintah mengeluarkan 11 jenis jasa dari kategori bebas PPN. Dengan demikian, hanya tersisa enam jenis jasa bebas PPN dari sebelumnya 17 jenis jasa.

Selain jasa pendidikan, Dalam draf aturan tersebut, barang kebutuhan pokok dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN. Itu berarti, barang pokok akan dikenakan PPN.

Perlu diketahui, Barang pokok yang tidak dikenakan PPN sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017. Barang pokok yang dimaksud, seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. (*)

Baca Juga

Rekapitulasi Pilkades Lebong Rampung Dini Hari, Ini Daftar 76 Kades Terpilih, 2 Desa Status Quo
Ops Zebra Nala 2026 Polres BS Gelar Apel Pasukan, Ini Amanat Kapolres!
Gerbong Mutasi Polda Bengkulu Bergerak, Sejumlah Kasatreskrim dan Kapolsek Berganti
Satlantas Polres BS Terima Piagam Penghargaan Keunggulan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Laka Secara Cepat Dari Kanwil Jasa Raharja Bengkulu
DPRD Lebong Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar KUA-PPAS dan RAPBD 2027
Waduh! Disinyalir, Lokasi Ini Jadi Tempat BAK Sembarangan Bagi Pengunjung Taman Merdeka Kota Manna, Benarkah?
Padukan Kompetisi Bakat dan Praktik UMKM, SMAN 5 Lebong Gelar Student Day 2026
DPRD Lebong Ucapankan Selamat dan Sukses Untuk Bupati Lebong Atas Diraihnya Anugerah Cita Negeri 2026

Baca Juga

Selasa, 17 November 2026 - 13:57 WIB

Rekapitulasi Pilkades Lebong Rampung Dini Hari, Ini Daftar 76 Kades Terpilih, 2 Desa Status Quo

Senin, 16 November 2026 - 11:33 WIB

Ops Zebra Nala 2026 Polres BS Gelar Apel Pasukan, Ini Amanat Kapolres!

Sabtu, 14 November 2026 - 09:33 WIB

Gerbong Mutasi Polda Bengkulu Bergerak, Sejumlah Kasatreskrim dan Kapolsek Berganti

Jumat, 13 November 2026 - 17:03 WIB

Satlantas Polres BS Terima Piagam Penghargaan Keunggulan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Laka Secara Cepat Dari Kanwil Jasa Raharja Bengkulu

Senin, 9 November 2026 - 10:20 WIB

DPRD Lebong Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar KUA-PPAS dan RAPBD 2027

Berita Terbaru