fajarbengkulu, Lebong – Dilaksanakan di gedung SMA Negeri 5 Lebong, yang berada di desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas, Senin (13/09). Seleksi ASN dan PPPK guru tahun 2021 yang dimulai dari pukul 07.15 sampai dengan 10.50 WIB.
Turut hadir juga perwakilan dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Bengkulu Rice Wira Gustian, S.Kom, Dinas Dikbud provinsi diwakili Jaharman SE, MKa dan Edi sudianto, S.Pd, Cabdin Lebong Mahmud Siam, SP. MM, Ferdiyan Midas, M.Pd sebagai Kepala SMAN 5 Lebong.
Sebanyak 18 peserta mengikuti ujian seleksi ini tetapi ada 4 (empat) peserta yang berhalangan hadir.
Rice Wira Gustian, S.Kom sebagai LPMP dari Provinsi Bengkulu mennerangkan bahwa kesiapan dari SMA N 5 sendiri dari sarana prasarana sudah cukup siap, malahan memang untuk pembiayaan yang dibiayai oleh pemerintah pusat diambil dari Bantuan Pemerintah (Banpem) jadi kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan alurnya.
“Untuk SMAN5 Lebong sudah cukup baik dalam kesiapan pelaksanaan, didukung dengan tim operasionalnya” jelas Rice.
Ferdiyan Midas, M.Pd, selaku Kepala SMAN5 menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan hanya sehari ini dilakukan dengan sistem CAT (Computer Assisted Test) dan dengan pengawasan standarisasi ujian. Serta dengan protokol kesehatan yang ketat.
“Kita melibatkan beberapa siswa UKS untuk kesiapan dalam protokol kesehatan, serta beberapa guru sebagai pihak teknis ujian,” pungkas pria yang biasa disapa Yayan.
Untuk diketahui, walaupun daerahnya dapat melakukan ujian secara CAT mandiri tetapi Pemerintah Kabupaten Lebong tahun ini tidak melaksanakan uji kompetensi untuk PPPK atau P3K. dikutip dari media bengkuluekspress yang berjudul “Penerimaan CPNS dan P3K Lebong Batal” terbit 24 Juni 2021 bahwa akibat anggaran yang tidak mencukupi, seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Lebong batal dilaksanakan. Kini, warga Lebong yang awalnya ingin mendaftarkan diri dan mengikuti tes harus gigit jari.
Ditambahkan Sekda, untuk pembatalan sendiri talah disampaikan ke Kemenpan-RB melalui surat tertulis. Akan tetapi didalam surat yang disampaikan, bukan pembatalan pelaksanaan penerimaan CPNS dan P3K, melainkan meminta penundaan pelaksanaan dan diharapkan bisa dimunculkan di tahun selanjutnya. “Kita meminta sementara ditunda karena pendanaan yang tidak mencukupi, bukan dibatalkan,” tutupnya. (Act/**BE)
