DaerahNasional

Sampaikan 10 Poin Unggulan, Bupati Lebong Kopli Ansori Saat Kunjungan ke Kementrian

FajarBengkulu.com, Lebong – Untuk mendongkrak Dana Alokasi Khusus (DAK) ini merupakan  kali keduanya Bupati Lebong Kopli Ansori kembali mengajak OPD teknis, melakukan koordinasi ke Kementerian pusat. Kegiatan tersebut selain untuk mengejar anggaran pusat, juga dilakukan sebagai upaya Pemkab Lebong untuk lebih bersinergi dengan program-program pemerintah pusat.

“Kita memang harus membangun komunikasi intens dengan Pemerintah Pusat, tentunya melalui sejumlah kementerian yang ada,” ungkap Kopli Ansori Kamis (27/05).

Pada saat di Kementerian Pertanian RI, Bupati Lebong Kopli Ansori melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Pertanian Harvick Husnul Qolbi. Dalam moment tersebut, banyak membahas terkait program pertanian yang ada di Kabupaten Lebong, dengan harapan mendapatkan dukungan Kementerian Pertanian dikarenakan program tersebut dengan program pemerintah pusat ternyata memang sejalan.

“Kita paparkan semua kendala yang dihadapi dalam penerapan program pertanian di Kabupaten Lebong. Tentunya kepada Pak Wamen Pertanian kita berharap dukungan DAK pusat dalam merealisasikan program Pemkab Lebong sektor pertanian,” jelas Kopli.

Dalam Pembahasan Bupati Lebong dengan Wakil Menteri Pertanian, terdapat 10 poin program yang dibahas yaitu poin pertama, menggandeng petani milenial untuk tumbuh minat menjadi petani. Kedua, untuk segera menindaklanjuti jenis kebutuhan kegiatan seperti infrastruktur kepada dirjen terkait di Kementan RI. Ketiga, Bupati menyampaikan agar Kementan RI dapat mengakomodir kegiatan pertanian melalui DAK bidang pertanian ke Pemkab Lebong. Keempat, mendorong terciptanya food estate di Kabupaten Lebong, sebagai salah satu penggerak ekonomi bidang pertanian yang berskala ekspor.

Untuk poin kelima yaitu program peningkatan indeks pertanaman dan pembasmian hama tikus, menjadi fokus peningkatan produksi sektor tanaman pangan dan akan ditindaklanjuti kepada dirjen terkait dan juga BPTP Perwakilan Provinsi Bengkulu. Keenam, untuk dapat memberikan arahan daerah yang telah melaksanakan food eatate sehingga Kabupaten Lebong dapat sharing dan belajar dengan kabupaten tersebut. Sedangkan yang ketujuh, Kabupaten Lebong belum memiliki produk beras premium, dengan harapan Kementan RI dapat membina dan memberi bantuan RMU berteknologi tinggi, sehingga dapat menghasilkan produk beras premium.

Selanjutnya program kedelapan, dapat mengembangkan dan menindaklanjuti program sosial foresty berupa pengembangan pisang. Kesembilan, untuk dapat mengembangkan tanaman produk unggulan Lebong jenis hortikultura, yaitu jeruk dan manggis sehingga memiliki produk turunan dan pasar yang lebih luas.

Serta terakhir yang kesepuluh, dapat mengembangkan produk perkebunan berupa pengembangan kopi dan gula aren di Kabupaten Lebong, termasuk pengolahan produk turunan dari komoditas tersebut sehingga memiliki nilai jual yang tinggi.

Sementara itu, saat kunjungan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementrian PUPR), dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya. Kegiatan tersebut untuk memastikan sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana DAK dapat kembali mengucur ke Kabupaten Lebong.

“Kalau ke Kemen PUPR merupakan tindak lanjut kunjungan kita sebelumnya. Yang intinya kita berharap kucuran DAK infrastruktur ke Kabupaten Lebong, bisa jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya agar pembangunan di Kabupaten Lebong bisa lebih optimal,” singkatnya.

Selain kunjungan ke Kementerian Pertanian dan Kemen PUPR, Bupati Kopli Ansori bersama stackholder juga melakukan kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan bertemu dengan staf khusus Kemendagri yaitu Sang Made Mahendra Jaya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lebong menyampaikan permasalahan tapal batas Kabupaten Lebong dengan Bengkulu Utara. Yang sangat merugikan Pemkab Lebong terutama terkait kerugian wilayah bagi masyarakat Lebong.

“Kita sampaikan suara masyarakat Kabupaten Lebong agar diteruskan ke Pak Menteri Tito Karnavian. Dengan pertemuan itu diharapkan adanya revisi Permendagri tentang tapal batas yang ditindaklanjuti oleh Pemprov dan Kemendagri,” tutup Kopli Ansori. (BD01)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button