fajarbengkulu, lebong – Bertempat di Ruangan Paripurna DPRD Kabupaten Lebong, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong, gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Nota Pengantar Raperda Tahun Anggaran 2023. Kamis (13 Juli 2023)
Rapat Paripurna dibuka langsung oleh Ketua I DPRD Lebong, Carles Ronsen dan dipimpin langsung oleh Waka I Dedi Haryanto, serta dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kab.Lebong.
Ada enam fraksi di DPRD Lebong yang menyampaikan pandangan umum, yakni fraksi PAN yang dibacakan Pip Haryono, NasDem yang dibacakan Yeni Herdiyanti, dan Fraksi PKB yang dibacakan Ronald Reagen, Fraksi Demokrat yang dibacakan Asniwati. fraksi Gerakan Perjuangan Rakyat yang dibacakan Rama Chandra, dan Fraksi Perindo yang dibacakan Pipit Irianto.
Dalam Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Nota Pengantar Raperda Tahun Anggaran 2023, diawali dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang disampaikan oleh Pip Haryono. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Nota Pengantar Raperda,Ini penyampaian Dewan.
Dalam penyampaian Fraksi (PAN),Pip Haryono mengatakan bahwa, Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kabupaten lebong tahun anggaran 2022 merupakan laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah diaudit oleh bpk, laporan keuangan tersebut merupakan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama tahun anggaran 2022.
Laporan keuangan dimaksud memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi akuntabilitas, manajerial, dan transparansi. Forum ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dprd terhadap kebijakan dan pelaksanaan peraturan daerah, sekaligus digunakan untuk menyampaikan usulan/masukan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di kabupaten lebong.
Fungsi pengawasan yang dilakukan dprd, semata-mata bertujuan agar jalannya pemerintahan lebih terkontrol dan semakin baik lagi kedepannya. Intinya, apa yang dicapai pemerintah daerah, harus bisa memenuhi harapan masyarakat.
Sementara dari fraksi partai kebangkitan bangsa,Menyampaikan pandangan umum fraksi terkait, Raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2022 dan Raperda raperda pengelolaan pasar kabupaten lebong
Tahun anggaran 2023.
Pandangan Umum dari Fraksi (PKB) di disampaikan oleh Ronal Regen, yang selaku Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa, dalam penyampaian nya diri mengatakan bahwa, Sebagai catatan/masukan maupun saran, agar dalam penyusunan raperda perlu didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan peraturan daerah.
Perlu dipertimbangkan untuk melakukan perubahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program pembentukan perda agar mengharuskan keberadaan penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik pada saat penyusunan program pembentukan perda, sehingga dapat dilihat urgensi dan seberapa prioritas suatu permasalahan diatur dalam suatu perda.
Pemerintah kabupaten lebong menargetkan agar program yang sudah dijabarkan pada visi dan misi dapat terselesaikan sampai masa akhir jabatan kepala daerah, seperti pada bidang infrastruktur, kesehatan, dan lainnya.kami berharap agar pemerintah daerah dapat menyelesaikan program program yang sudah dituangkan dalam misi dan visi.
Tetlihat Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Lebong, Kopli Ansori didampingi Wabup Lebong, Fahrurrozi serta diikuti perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lebong.(**/Act)
