Masih Ada Jaksa Nakal, Jaksa Agung Didorong Perkuat Pengawasan Jaksa Daerah

Senin, 1 November 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jaksa Agung

Jaksa Agung

fajarbengkulu, – Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan rasa kecewanya dalam beberapa minggu ini, bukan tidak ada sebabnya, karena kejadian dimana  adanya oknum jaksa yang tertangkap menyalahgunakan wewenang di salah satu Kejaksaan Negeri Jawa Timur.

Oknum tersebut dinilai telah mencoreng wajah kejaksaan di tengah upaya pihaknya yang sungguh-sungguh membangun integritas korps adyaksa.

Dikutip dari rri.co.id , praktisi hukum Masriadi Pasaribu mengatakan, kekecewaan Burhanuddin wajar. Sebab sejauh ini Jaksa Agung sudah banyak menindak jaksa nakal, antara lain dengan mencopot puluhan Kajati dan Kajari, namun masih saja terulang.

“Terlebih, saat ini publik menangkap ada disparitas kinerja antara Kejagung dengan kejaksaan di daerah. Gebrakan Kejagung terbilang luar biasa, tapi oknum di daerah banyak dilaporkan jual beli perkara,” kata akademisi Universitas Assyafiiyah dalam keterangan pada media, Selasa (26/10/2021).

Menurutnya, keberanian Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus korupsi besar di satu sisi telah membangkitkan harapan masyarakat anti korupsi di daerah.

Namun di sisi lain, karena harapan itu tak sepenuhnya berbanding lurus dengan kinerja kejaksaan di daerah, maka Kejagung seolah jadi satu-satunya tumpuan masyarakat.

“Makanya banyak yang melapor oknum jaksa ke Kejagung, ke Jamwas atau Satgas 53. Ini tak dapat dihindari,” terangnya.

Karena itu, ia meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian di daerah. Sejumlah oknum jaksa yang sudah dilaporkan, sambungnya, harus segera diproses secara transparan dan akuntabel.

“Yang tak kalah penting adalah pengawasan itu harus beorientasi pada peningkatan produktivitas kerja kejaksaan di daerah,” tandasnya.

Ia lantas mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang menargetkan Kejati dan Kejari agar menuntaskan setidaknya dua perkara korupsi dalam setahun. Akan tetapi, hematnya, target itu terlalu kecil dan tidak akan efektif bila tidak disertai mekanisme evaluasi yang memadai.

“Sudah rahasia umum, praktik korupsi itu ada di mana-mana. Tinggal penegakannya saja yang dioptimalkan,” ungkapnya.

Ia memahami bahwa kejaksaan harus profesional dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Namun, itu bukanlah alasan untuk mengendapkan kasus korupsi apalagi mempermainkannya.

“Perlu target kinerja yang cukup disertai pengawasan ketat atas penanganan perkara,” tutupnya. (**)

Sumber

Baca Juga

Maksimalkan DAK, Pemkab Lebong Ajukan Proposal Ke Kementerian PU
Disetujui Bupati, RSUD Akan Tambah 6 Unit Alat Hemodialysis
Pembangunan Pelapis Penahan Banjir Desa Talang Donok Dimulai
Musrembang RPJMD Lebong 2025-2029, Singkronisasi Program Nasional
Khitanan Massal 2025 Diprakarsai TP PKK, Ditutup Secara Resmi Oleh Bupati Lebong
Akte Kopdes Diserahkan, Bupati Lebong Harapkan Pengurus Segera Bekerja
Azhari Hadiri Sedekah Bumi Mangkurajo dan Launching Penanaman Jagung
6 Pejabat Fungsional Dilantik Bupati Lebong

Baca Juga

Selasa, 8 Juli 2025 - 19:09 WIB

Maksimalkan DAK, Pemkab Lebong Ajukan Proposal Ke Kementerian PU

Kamis, 3 Juli 2025 - 20:29 WIB

Disetujui Bupati, RSUD Akan Tambah 6 Unit Alat Hemodialysis

Kamis, 3 Juli 2025 - 20:27 WIB

Pembangunan Pelapis Penahan Banjir Desa Talang Donok Dimulai

Kamis, 3 Juli 2025 - 16:39 WIB

Musrembang RPJMD Lebong 2025-2029, Singkronisasi Program Nasional

Senin, 30 Juni 2025 - 22:25 WIB

Khitanan Massal 2025 Diprakarsai TP PKK, Ditutup Secara Resmi Oleh Bupati Lebong

Berita Terbaru