fajarbengkulu, – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan ada kesan elite politik takut terhadap rakyat, sehingga menggulirkan wacana pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Adi menduga penyebabnya adalah masyarakat kini kerap “menghukum” seorang politikus atau partai tertentu dengan membuat gerakan tidak memilih mereka ketika momen pemilu.
“Ada kesan elite mulai takut ke rakyat. Rakyat yang semakin kritis dan susah dikendalikan oleh elite. Rakyat punya cara menghukum elite dengan cara tak memilih mereka di pilkada karena kinerjanya buruk. Ini yang sepertinya ditakuti, makanya lewat DPRD saja,” ujar Adi dikutip dari Kompas.com, Senin (29/12/2025).
Diberitakan sebelumnya, sejumlah partai politik telah menyatakan dukungan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, alih-alih dipilih langsung oleh rakyat. Partai-partai tersebut, antara lain, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasdem. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra
Sugiono mengatakan, partainya mendukung kepala daerah dipilih DPRD karena biaya kampanye untuk menjadi seorang kepala daerah lewat pilkada langsung sangat mahal. Menurut dia, tingginya ongkos kampanye kerap kali jadi hambatan bagi sosok yang berkompeten untuk menjadi kepala daerah.
Sugiono berpandangan bahwa ke depannya orang-orang yang memiliki kemampuan harus bisa maju sebagai calon kepala daerah tanpa terhalang biaya.
“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
“Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” imbuh dia.(**)
