fajarbengkulu, – Adanya kemelut di badan Pemerintahan Kabupaten Lebong dengan indikasi mantan Pj Sekda yang menguasai jalannya pemerintahan, akhirnya Kuasa Hukum Plt Bupati Lebong Aan Julianda, SH, MH resmi melaporkan MS ke Polda Bengkulu dengan dugaan tidakan pidana pencemaran nama baik, kamis (17/10/2024).
Bukan hanya itu, Aan juga melakukan laporan terhadap MS ke Ombudsman Provinsi Bengkulu dan Kejati Bengkulu.
“Kita laporkan MS dengan dugaan melakukan kegaduhan, provokasi dan tindakan mal administrasi ke Ombudsman Provinsi Bengkulu, ungkap Aan pada Pres Rilis di kantornya, kamis (17/10/2024).
Untuk ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Aan juga melayangkan laporan dengan dugaan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara.
“Iya, untuk laporan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu juga kita masukkan dengan laporan tindakan penyalahgunaan kewenangan termasuk menandatangani perintah tugas serta surat pengumuman P3K beberapa hari lalu di Kabupaten Lebong,” tegas Aan.
Bukan hanya itu, Kuasa hukum juga menyurati pihak Bank Bengkulu sebagai otoritas keuangan daerah agar tidak melakukan pencairan keuangan daerah tanpa adanya tanda tangan Pj Sekda Lebong yang sah.
“Kita sertakan surat untuk Bank Bengkulu agar tidak mencairkan perihal keuangan yang tidak adanya tanda tangan Pj Sekda yang sah,” tegasnya lagi.
Pria yang juga praktisi hukum di Provinsi Bengkulu ini juga menjelaskan bahwa, tindakan yang diambil oleh kliennya untuk menjaga stabilitas pemerintahan serta memberikan rasa nyaman terhadap masyarakat lebong agar tidak terjebak dalam mal administrasi yang mengakibatkan pelanggaran hukum.
“Jangan sampai nantinya tindakan yang dilakukan saudara MS membuat kisruh dipemerintahan Kabupaten Lebong, serta menjadi pelanggaran hukum,” demikian Aan Julianda. (Act)
