Bupati Lebong Ingatkan di Rakor, Alokasi Dana 8% Didesa Harus Tepat Sasaran

Kamis, 26 Agustus 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

fajarbengkulu, Lebong – Dalam rapat Koordinasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lebong, tahun anggaran 2021, di Aula serba guna Setkab Lebong, Bupati Lebong Kopli Ansori menegaskan kepada seluruh Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Lebong, agar berperan aktif dalam melakukan penanganan penyebaran Covid-19, apalagi dari Dana Desa (DD) yang didapat masing-masing desa.

Dalam penanganan Covid-19 untuk melakukan prokes dengan menggunakan dana Desa minimal 8% dari jumlah dalam setahun. Bupati Lebong Kopli Ansori  menyampaikan secara langsung di depan 93 Kades Kepala Desa dan 12 Camat se Kabupaten Lebong, Kamis siang (26/08).

Turut hadir pula Wabup Lebong Fahrurrozi, Kapolres Lebong AKBP Ichsan Nur SIK, Pabung TNI 0409 RL Mayor Inf L. Damanik dan Kasi Intelijen Kejari Lebong M. Zaki. Selain itu, Sekda Lebong Mustarani Abidin, sejumlah Kepala OPD.

Saat dijumpai media Kopli Ansori juga mengatakan bahwa untuk mencegah penyebaran virus yang bersal dari cina ini, kontribusi pemerintahan desa memang harus diperkuat, seperti penggunaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku, penggunaan minimal dari 8% dalam kegiatan prokes di desanya masing-masing.

“Kepala Desa dan perangkat memang harus menganggarkan minimal 8% dari untuk penanganan pendemi ini dan harus  tepat sasaran,” jelasnya.

Sejurus dengan itu, Kapolres Lebong KBP. Ichsan Nur, S.I.K menjelaskan dalam rapat bahwa dalam surat edaran Kementerian Keuangan nomor 2 tahun 2021 dan instruksi Kementerian Desa Nomor 1 tahun 2021, disebutkan, minimal 8 persen dari dana desa harus diperuntukkan untuk penanganan Covid-19 di tingkat desa dan itu sifatnya wajib. Kapolres juga meminta pemerintah desa harus memahami regulasi terkait penggunaan dana 8 persen tersebut agar tidak salah dalam merealisasikannya dan tidak tidak tersandung hukum.

“Besarnya 8 persen itu fokus untuk prokes (Protokol kesehatan), misalnya pengadaan masker, hand sanitizer, sosialisasi, atau pun bikin posko, jadi boleh langsung dibelanjakan, jangan sampai ada yang terpapar covid barus sibuk ngurusnya,” tegasnya. (Act)

Baca Juga

Lalu Lintas Merayap Saat Karnaval, Kapolres Lebong Terjun Mengurai Kemacetan
Azhari Mutasi 16 ASN Pejabat Administrasi dan Desa
Sambut HUT RI, Pemkab Lebong Adakan Lomba Masak Khusus Pejabat Laki-laki
Jaring Minat Musik dan UMKM, Bupati Lebong Buka MMF Di Tugu Presidium
Wabup Bambang Buka Diklat 38 Anggota Paskibra
Ambil Motor Tilang Di Polres Lebong Tanpa Dipungut Biaya, Ini syaratnya
Tunggu Rekomendasi, 2 PNS Lebong Bakal Dipecat
Azhari Kukuhkan DWP Lebong Masa Bhakti 2025-2030

Baca Juga

Selasa, 19 Agustus 2025 - 13:20 WIB

Lalu Lintas Merayap Saat Karnaval, Kapolres Lebong Terjun Mengurai Kemacetan

Rabu, 6 Agustus 2025 - 16:00 WIB

Azhari Mutasi 16 ASN Pejabat Administrasi dan Desa

Senin, 4 Agustus 2025 - 20:39 WIB

Sambut HUT RI, Pemkab Lebong Adakan Lomba Masak Khusus Pejabat Laki-laki

Jumat, 1 Agustus 2025 - 21:33 WIB

Jaring Minat Musik dan UMKM, Bupati Lebong Buka MMF Di Tugu Presidium

Kamis, 31 Juli 2025 - 21:22 WIB

Wabup Bambang Buka Diklat 38 Anggota Paskibra

Berita Terbaru

Bupati mengangkat Sumpah ke 15 Pejabat Administrasi dan Desa

Daerah

Azhari Mutasi 16 ASN Pejabat Administrasi dan Desa

Rabu, 6 Agu 2025 - 16:00 WIB

Wabup pantau kesiapan Paskibra

Daerah

Wabup Bambang Buka Diklat 38 Anggota Paskibra

Kamis, 31 Jul 2025 - 21:22 WIB