fajarbengkulu, lebong – Sebagian Kepala Dinas atau biasa disebut Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong ditengarai dengan sengaja melakukan penolakan terhadap rapat koordinasi (Rakor) perdana yang dipimpin oleh Pj Sekda Lebong Doni Swabuana, ST., M.Si. di Gedung Graha Bina Praja Setda Lebong pada Selasa, (01/10/2024)
Sejatinya setelah dilantik, Pj Sekda lansung tancap gas laksanakan Rakor dengan kepala dinas, tetapi hal yang dirasa akan memberikan atmosfir baru ternyata hanya dihadiri segelintir pejabat eselon, diantaranya 6 orang pejabat eselon II, dan 3 orang pejabat eselon III.
Kejadian tersebut jelas membuat Doni kecewa karena ulah beberapa kepala OPD yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lebong enggan hadir dalam rapat perdana, karena dengan berprilaku demikian tentunya dapat mengganggu jalan roda pemerintahan.
“Seperti ada pembangkangan, ada boikot yang terorganisir seperti ini. saya ingatkan jangan letakan kepentingan pribadi, kelompok diatas kepentingan masyarakat banyak,” Kata Doni.
Doni mengingatkan bahwa yang dilakukan hari ini merupakan proses keberlanjutan pemerintahan Kabupaten Lebong, dimana Pejabat Sekda harus diganti, kemudian diisi lagi dengan pejabat yang baru, merupakan prosesi prosesi resmi didalam birokrasi dan harus dilakukan. Doni juga menekankan rapat koordinasi antara pejabat baru dan pejabat lama sudah semestinya dilakukan.
“Dalam pemerintahan itu tidak ada istilah perlawanan, apalagi ada istilah gawat darurat birokrasi, tidak ada itu dalam pemerintahan,” imbuhnya.
Pj Sekda Lebong yang baru dilantik itu juga mengajak para kepala OPD yang mangkir dalam rapat untuk berdiskusi, jika memang ada permasalahan, dirinya mengaku terbuka untuk diskusi.
“Jika memang ada permasalahan ayo kita diskusikan, kita cari jalan keluarnya, jangan seperti ini, kasihan masyarakat,” ujarnya.
Terhadap hal ini, Doni meminta kepada Inspektorat daerah untuk melakukan proses terhadap para kepala OPD yang mangkir dalam rapat tersebut. jika inspektorat daerah tidak sanggup maka dirinya akan meminta inspektorat provinsi, bahkan Irjen Kemendagri untuk turun menyelesaikan.
“Kalau Inspektorat di sini gak mampu, saya akan laporkan ke Inspektorat provinsi, kalau ke Irjen Kemendagri,” pungkas Doni.(Bm/Act)
