fajarbengkulu, lebong – terhitung sudah 8 (delapan) kali Pemerintah Kabupaten Lebong kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari BPK RI.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023, Jumat (3/5/2024) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu Muhamad Toha Arafatmengucapkan selamat atas prestasi Pemkab Lebong dan seluruh kabupaten/kota di dalamnya karena berhasil mempertahankan predikat WTP berturut-turut.
“Kita (BPK) juga memberikan opini kepada Pemerintah Kabupaten Lebong,” terangnya.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh kepala daerah dan jajarannya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah tercantum dalam masing-masing LHP.
“Dengan demikian, pemerintah kabupaten Lebong berhasil mempertahankan Opini WTP kedelapan kalinya,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Lebong, Kopli Ansori menerima LHP yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Bengkulu disaksikan Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen.
“Alhamdulillah, tahun ini kita kembali mempertahankan opini WTP dari BPK. Tentunya ini hasil kerja keras dan dukungan seluruh pihak,” ujar Kopli Ansori dalam keterangannya.
Menurutnya, perolehan Opini WTP dari BPK RI adalah bukti keseriusan Pemkab Lebong dalam mempertanggung jawabkan seluruh pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari perencanaan, penganggaran, termasuk penatausahaan, pelaporan sampai pengawasan.
Untuk itu, ia menyampaikan terima kasih kepada segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Lebong, serta apresiasi kepada berbagai pihak lain yang turut berkontribusi atas pencapaian itu.
“Apalagi capaian tujuh kali berturut ini menjadi prestasi tersendiri dan sesuai harapan kita untuk menjadikan Lebong menuju Bahagia dan Sejahtera,” pungkasnya.
Turut hadir Sekda Lebong, Mustarani Abidin, Inspektur Inspektorat Daerah Lebong, Nurmanhuri, Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Riswan Effendi beserta jajaran, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Lebong, Fendi, Kadis Kominfo SP Danial Paripurna, serta dari beberapa perwakilan lainnya. (Act)
