fajarbengkulu, lebong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong menggelar rapat pembahasan Raperda tentang Pengelolaan Pasar di ruang Komisi III DPRD Lebong, Senin pagi (24/7/2023).
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Lebong, Rama Chandra didampingi anggota Zurkasih, Kadis Perindagkop-UKM Lebong, Mahmud Siam, Kabid Perdaganga Arnaldi Sucipto, Kabid CK Mast Irawan, serta perwakilan Bappeda, dan Disperkan Lebong.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lebong, Rama Chandra mengatakan, rapat pembahasan tingkat Bapemperda ini diharapkan menjadi tolak ukur teman-teman legislatif dalam pengambilan keputusan.
“Raperda sudah dimasukkan ke eksekutif ke DPRD. Sebenarnya ada dua yang masuk ke DPRD. Yang dibahas cuma satu. Salah satunya Raperda Pengelolaan Pasar,” katanya.
Sementara itu, Kadis Perindagkop-UKM Lebong, Mahmud Siam mengakui pihaknya memang membutuhkan masukan-masukan dari berbagai pihak untuk penyusunan raperda ini. Karena nantinya ketiga raperda ini berkaitan dengan para pelaku usaha itu sendiri.
Menurutnya, melalui raperda pengelolaan pasar ini akan dicarikan pola agar tiga jenis pasar yang diatur bisa berkembang. Di dalam raperda yang baru hanya ada tiga jenis pasar yakni pasar rakyat, pasar swalayan, dan pusat perbelanjaan.
“Makanya sekarang kami minta masukan, baiknya seperti apa. Kami hanya sebagai regulator, sementara mereka yang akan menjalankan,” ucapnya.
Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen mengatakan, berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 365 Ayat 1 huruf (a) menyebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
Fungsi Legislasi, yaitu DPRD membahas dan membuat Peraturan Daerah (Perda) bersama dengan eksekutif dan dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dalam Kabupaten-kota.
“Program pembentukan Perda yang selanjutnya di sebut Propemperda adalah instrument perencanaan program pembentukan perda provinsi dan kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis,” ujarnya.
Dia berharap, agar Raperda yang akan dibahas ini benar-benar merupakan hasil dari tindak lanjut atas aspirasi masyarakat. Sehingga ketika ditetapkan akan berjalan efektif dan tidak akan menjadi mubazir.
“Kita (DPRD) memandang penetapan sebuah Raperda menjadi Perda seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat dan daerah itu sendiri guna untuk kemajuan Lebong khususnya,” tutupnya.(**)
